Isu reshuffle kabinet bukan hanya memanas selama dua pekan terakhir. Bahkan sudah sejak awal Oktober tahun lalu.
Memang isu reshuffle keanggotaan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, sudah berlangsung menjelang setahun pertama Pemerintahan SBY-Boediono pada akhir Oktober 2010. Dua pekan terakhir memanas kembali menyusul kisruh dalam Setgab Koalisi pasca voting penggunaan hak angket DPR untuk isu mafia pajak.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan yang juga anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengaku tidak tahu-menahu soal isu reshuffle yang belakangan santer diberitakan berbagai media.
Menurut Mangindaan, reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden sehingga sebaiknya menteri yang merupakan pembantu Presiden tetap bekerja sebaik-baiknya.
"Oleh karenanya semua menteri sama, bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya tidak tahu (isu reshuffle). Saya hanya bekerja saja," kata Mangindaan di Jakarta, Kamis (22/9/2011).
Kepada wartawan, staf khusus presiden Daniel Sparingga menyatakan bahwa presiden tengah melakukan evaluasi terhadap anggota kabinet. Dan reshuffle kemungkinan akan dilakukan Oktober nanti.
Desakan kepada presiden untuk melakukan reshuffl (perombakan) kabinet makin kencang. Hal itu tidak lepas dari berbagai kritik yang dilancarkan terhadap kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II bentukan duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya, Boediono.
Berbagai survey juga menunjukkan, kepuasan publik terhadap mereka turun drastis hingga di bawah 50%. “Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini hanya 37,7 persen,” demikian rilis yang ditulis peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adji Alfaraby. Menuru adji, kabinet menjadi beban pemerintahan saat ini.
Sukardi mengungkap, kinerja pemerintah dalam sisa waktu hingga 3 tahun adalah waktu yang pendek. Dan presiden SBY harus meninggalkan kesan sebagai Presiden yang sukses. Seperti halnya Soeharto yang dijuluki bapak pembangunan, Gus Dur sebagai bapak pluralisme. Maka presiden SBY pun perlu menciptakan stigma positif seperti pendahulunya.
Mangindaan menolak berkomentar terkait pertanyaan wartawan seputar kinerjanya selama menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Masa saya menilai kinerja saya sendiri," katanya.
SBY meminta pada masyarakat luas untuk sabar, jernih dan tetap logis terutama bagi mereka yang terus menggoreng isu reshuffle ini dengan persepsinya sendiri-sendiri.
"Saya akan melakukan reshuffle manakala itu sungguh diperlukan, tidak perlu harus dipaksa-paksa harus minggu ini, minggu depan. Percayalah semua itu ada tujuan, ada alasan dan ada aturannya manakala reshuffle harus saya lakukan," kata SBY di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, (10/3/2011).
"Saya akan melakukan reshuffle manakala itu sungguh diperlukan, tidak perlu harus dipaksa-paksa harus minggu ini, minggu depan. Percayalah semua itu ada tujuan, ada alasan dan ada aturannya manakala reshuffle harus saya lakukan," kata SBY di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, (10/3/2011).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, reshuffle Kabinet Bersatu Jilid II tidak tergangu karena adanya teamwork dalam pemerintahan.
Hatta mengungkapkan, belum tentu presiden akan melakukan reshuffle. Namun demikian, Hatta mengatakan, meskipun nantinya ada kabar, dirinya tidak akan mengungkapkan pada publik.
Hatta mengungkapkan, belum tentu presiden akan melakukan reshuffle. Namun demikian, Hatta mengatakan, meskipun nantinya ada kabar, dirinya tidak akan mengungkapkan pada publik.
Sofyan Wanandi menjelaskan, dirinya memperkirakan reshuffle akan segera dilakukan. Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan hasil pertemuannya dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ya beliau (SBY), bilang begitu (akan adakan reshuffle). Katanya dia akan evaluasi dua tahun kinerjanya, jadi masa pemerintahannya di tiga tahun ke depan berjalan stabil," ujar Sofyan ketika dihubungi okezone di Jakarta, Jumat (23/9/2011).
Namun, wacana tersebut diharapkan tidak menimbulakan kekhawatiran yang berimplikasi tidak maksimalnya kinerja para menterinya karena terlalu memikirkan wacana reshuffle tersebut.
"Yang penting saya pesan, wacana reshuffle jangan ganggu konsentrasi mereka (para menteri) kerja, kan nanti ngaruh ke perekonomian negara," lanjut dia.
"Ya beliau (SBY), bilang begitu (akan adakan reshuffle). Katanya dia akan evaluasi dua tahun kinerjanya, jadi masa pemerintahannya di tiga tahun ke depan berjalan stabil," ujar Sofyan ketika dihubungi okezone di Jakarta, Jumat (23/9/2011).
Namun, wacana tersebut diharapkan tidak menimbulakan kekhawatiran yang berimplikasi tidak maksimalnya kinerja para menterinya karena terlalu memikirkan wacana reshuffle tersebut.
"Yang penting saya pesan, wacana reshuffle jangan ganggu konsentrasi mereka (para menteri) kerja, kan nanti ngaruh ke perekonomian negara," lanjut dia.
Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menilai isu perombakan kabinet (reshuffle) sebagai wacana tahunan yang akan terus dihembuskan ketika ada berbagai persoalan terkait partai-partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah.
Wiranto mengatakan bahwa persoalan ganti mengganti menteri itu sebenarnya bukan yang substantif karena pada dasarnya kemampuan semua menteri yang ada sekarang ini rata-rata sama saja.
Persoalan mendasar, menurut Wiranto, sesungguhnya justru terletak pada kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada rakyat dan hati nurani mereka sendiri.
Wiranto mengatakan bahwa persoalan ganti mengganti menteri itu sebenarnya bukan yang substantif karena pada dasarnya kemampuan semua menteri yang ada sekarang ini rata-rata sama saja.
Persoalan mendasar, menurut Wiranto, sesungguhnya justru terletak pada kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada rakyat dan hati nurani mereka sendiri.
Masih berkaitan dengan reshuffle, SBY mengungkapkan, sekarang banyak beredar di media massa sejumlah nama-nama menteri yang akan diganti dengan penjelasan mengapa si A diganti, si B diganti, mengapa si C diganti.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan akan melakukan reshuffle atau penataan kembali kabinet, sebelum genap dua tahun pemerintahannya pada 22 Oktober mendatang.
"Sekaranglah saatnya yang tepat untuk melakukan penataan kembali kabinet yang saya pimpin, karena saya ingin tiga tahun mendatang kabinet memiliki kinerja yang lebih baik, lebih banyak lagi yg bisa dilakukan," kata Presiden, Kamis malam (22/9/2011), dalam pembukaan Musyawarah Nasional XI Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jambi.
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mampu membuktikan perombakan (reshuffle) kabinet bukanlah dagangan politik.
"Presiden SBY harus menunjukkan pada rakyat, bahwa reshuffle bukanlah dagangan politik, tapi reshuffle memang sesuai kebutuhan, seperti apa yang menjadi debat publik akhir-akhir ini," katanya saat dihubungi ANTARA, Minggu.
Menurut dia, tahun ini ada alasan yang kuat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet. Terutama setelah dua tahun masa pemerintahannya tidak menampakkan kinerja kabinet yang efektif.
Ia mengatakan, Presiden Yudhoyono harus berani mengambil langkah tegas terhadap para menterinya yang kinerjanya jauh dari yang diharapkan, meskipun menteri itu berasal dari partai politik pendukung pemerintah.
"Kalau tidak melakukan perombakan, Presiden SBY hanya akan disandera para menterinya, jika Presiden tetap mempertahankan para menteri yang bermasalah," katanya.
Menurut dia, Presiden juga harus berani mengambil langkah-langkah tegas kepada para menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
"Presiden SBY harus menunjukkan pada rakyat, bahwa reshuffle bukanlah dagangan politik, tapi reshuffle memang sesuai kebutuhan, seperti apa yang menjadi debat publik akhir-akhir ini," katanya saat dihubungi ANTARA, Minggu.
Menurut dia, tahun ini ada alasan yang kuat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet. Terutama setelah dua tahun masa pemerintahannya tidak menampakkan kinerja kabinet yang efektif.
Ia mengatakan, Presiden Yudhoyono harus berani mengambil langkah tegas terhadap para menterinya yang kinerjanya jauh dari yang diharapkan, meskipun menteri itu berasal dari partai politik pendukung pemerintah.
"Kalau tidak melakukan perombakan, Presiden SBY hanya akan disandera para menterinya, jika Presiden tetap mempertahankan para menteri yang bermasalah," katanya.
Menurut dia, Presiden juga harus berani mengambil langkah-langkah tegas kepada para menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
Apapun wacana yang berkembang di masyarakat terkait reshuffle kabinet, keputusan akhir ada di tangan presiden SBY.
Dari potongan berita diatas yang diambil dari berbagai sumber dan peristiwa tersebut : CAPINGKO berpendapat bahwa:
Kinerja kabinet perlu mendapat perhatian dalam mereshuffel kabinet, disamping tentu saja kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Carut marutnya penegakkan hukum harus segera di benahi. Jalankan hukum sesuai ketentuan yang ada sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga kesan penegakkan dan tindakan hukum hanya untuk masyarakat bawah benar-benar dapat dihilangkan. Siapapun yang berani berhadapan hukum mesti dan harus ditindak.
Diharapkan harkat dan martabat bangsa ini kembali punya wibawa dipergaulan internasional.
Sumber
KOMPAS.com -
ANTARA News
ANTARA News
Indonesia media.com
Oke Zone
Yahoo News
Republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar